BERITAINHIL.com - PEKANBARU ; Polemik pemecatan HM Wardan sebagai Ketua DPD II menjadi pembicaraan dan sorotan terhadap tokoh politik di Provinsi Riau.
Pasalnya, setelah melakukan pendeklarasian untuk maju pada konsentasi pemilihan gubernur mendatang bersama Muhammad Nasir, DPD I Golkar Riau melakukan pemecatan terhadap Wardan.
Pemecatan itu pun menjadi sorotan Mantan Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Riau, Pahrijal. Menurutnya, pemberhentian ketua DPD Partai Golkar harus mendapatkan persetujuan 1 tingkat di atasnya yaitu DPP Partai Golkar.
"DPD Golkar Riau tidak boleh otoritarian, prematuer dalam mengambil keputusan. Proses demokrasi masih berjalan membangun koalisi dan belum proses mendaftarkan diri ke KPU," ucap Pahrijal
Lebih lanjut, Pahrijal mengatakan bahwa awalnya berdasarkan penugasan yang di berikan oleh DPP Golkar HM Wardan untuk menjadi wakil Gubernur. Terhadap penugasan itu, HM wardan sudah menunaikan nya dan menuntaskannya.
"Ini bukan soal jabatan beliau sebagai ketua DPD Golkar Inhil saja, tapi mengelola partai tidak boleh bar-bar, makanya tuhan menghukum PG Riau dengan kekalahan di pemilu di bawah kepemimpinan pak Syamsuar dan itu sejarah pertama kekalahan PG di Riau," cakap Pahrijal
Comments0